AS Bakal Larang Penggunaan Chip Memori China, Persaingan Teknologi Global Mulai Babak Baru
--
DAISY NEWS - Pemerintah Amerika Serikat tengah menyiapkan aturan baru yang berpotensi melarang penggunaan chip memori buatan perusahaan Tiongkok dalam pengadaan teknologi pemerintah federal. Rencana regulasi tersebut mencakup komponen penting seperti RAM (DRAM) dan penyimpanan SSD (NAND flash) yang diproduksi oleh sejumlah produsen semikonduktor asal China. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis Washington untuk memperketat pengawasan terhadap teknologi yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional.
Usulan aturan ini diajukan oleh Federal Acquisition Regulatory Council (FAR Council) pada Februari 2026 sebagai implementasi lanjutan dari ketentuan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Amerika Serikat tahun anggaran 2023. Jika kebijakan tersebut disahkan, berbagai lembaga pemerintah AS tidak lagi diperbolehkan membeli atau menggunakan perangkat teknologi yang mengandung chip memori dari perusahaan China yang masuk daftar pembatasan.
Langkah tersebut mempertegas upaya Amerika Serikat untuk membatasi pengaruh teknologi China dalam sistem digital yang digunakan oleh lembaga pemerintahnya. Selain melindungi sistem informasi negara, kebijakan ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga dominasi teknologi Amerika di sektor semikonduktor.
Rincian Aturan dan Apa yang Terdampak?
Dalam rancangan aturan tersebut, pemerintah AS secara khusus menyoroti beberapa perusahaan semikonduktor besar dari China yang berpotensi masuk dalam daftar larangan. Perusahaan yang disebut antara lain ChangXin Memory Technologies (CXMT), Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC), serta Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) beserta sejumlah perusahaan afiliasinya.
Chip memori yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut dianggap memiliki potensi risiko keamanan apabila digunakan dalam sistem teknologi yang berkaitan dengan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah AS berupaya memastikan bahwa perangkat yang digunakan oleh lembaga federal tidak mengandung komponen yang berasal dari produsen yang dianggap berisiko.
Definisi produk yang termasuk dalam larangan juga dibuat sangat luas. Tidak hanya mencakup chip semikonduktor itu sendiri, tetapi juga berbagai perangkat yang menggunakan komponen tersebut. Hal ini berarti laptop, server, perangkat jaringan, hingga sistem teknologi informasi dan layanan telekomunikasi dapat terdampak jika di dalamnya terdapat RAM atau SSD dari perusahaan yang masuk daftar pembatasan.
Kebijakan tersebut bahkan berlaku untuk berbagai jenis pengadaan pemerintah, termasuk pembelian produk komersial dengan nilai relatif kecil. Artinya, perangkat dengan harga di bawah 15.000 dolar AS sekalipun tetap harus memenuhi ketentuan larangan komponen tersebut jika digunakan oleh lembaga pemerintah.
Selain itu, kontraktor pemerintah juga diwajibkan melakukan pemeriksaan rantai pasok secara menyeluruh. Mereka harus memastikan bahwa perangkat atau layanan yang disediakan tidak mengandung chip memori yang berasal dari perusahaan yang dilarang.
Aturan ini saat ini masih dalam tahap pembahasan dan dibuka untuk masukan publik hingga April 2026. Pemerintah AS akan mempertimbangkan berbagai masukan dari pelaku industri, akademisi, serta pihak terkait sebelum menetapkan keputusan final mengenai implementasinya.